Monthly Archives: September 2014

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayah (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Penyerahan Anak Negara dan Anak Sipil Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI … Continue reading →

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi  kinerja UPT Pemasyarakatan, khususnya pada Balai Pemasyarakatan, menunjukan bahwa masih dijumpai ketidaktertiban pada pengelolaan administrasi, registrasi, pelaporan, pelayanan litmas, pendampingan dan pembimbingan serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, yang pada gilirannya mengganggu proses pengambilan kebijakan lebih … Continue reading →